Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi, Remunerasi dan GCG. Pembentukan Komite Remunerasi dan GCG merupakan perluasan dari Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagai respon atas keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melalui surat keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02.02/DEKOM/WG.011/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pergantian Organ Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang bertujuan untuk mendukung transparansi didalam proses nominasi dan remunerasI serta penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, yaitu:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diatur dalam pedoman kerja yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02.01/DEKOM. WG.006/2017 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG juga berpedoman pada Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 6 Juni 2022, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yaitu:

1. Persyaratan Kompetensi
   1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan serta mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
   2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Nominasi, Remunerasi & GCG secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan;
   3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perundangan tentang Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan;
   4. Mampu mempelajari kegiatan Perusahaan secara cepat sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perusahaan dan kaitannya dengan aspek Komite Nominasi, Remunerasi & GCG;
   5. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.
2. Persyaratan Independensi
   1. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
   2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;
   3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/ atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   5. Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
   6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
   7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
   8. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas.

Masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Keputusan Dewan Direksi sebagaimana yang berlaku pada AD/ART PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, jika Ketua Komite menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatan anggota Komite.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
   1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
   2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
      3. Menyusun sistem/ kebijakan serta besaran atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dapat berupa:
         • Gaji
         • Honorarium
         • Insentif
         • Tunjangan yang bersifat tetap maupun variabel
   3. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
      1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Risiko dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
   4. Terkait dengan kebijakan GCG:
      1. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan Good Corporate Governance di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
      2. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum perseroan, badan hukum milik Negara, pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola perusahaan;
      3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
      4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
      5. Menyusun Self-Assessment tool dan melakukan Self-Assessment terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
      6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara Periodik;
      7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, peraturan perusahaan, code of corporate governance PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., Kode etik perusahaan, Board Manual serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
      8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil assessment yang dilakukan oleh eksternal konsultan.
   5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
   Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

   Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mempunyai wewenang antara lain:

   1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
   2. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut nominasi, remunerasi dan GCG;
   3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi tentang nominasi, remunerasi dan GCG;
   4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
   5. Menggunakan tenaga ahli untuk hal menyangkut nominasi, remunerasi dan GCG dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
   6. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
   Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Tahun 2022
   1. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Komposisinya adalah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berasal dari:
      1. Anggota Dewan Komisaris;
      2. Pihak yang berasal dari luar;
      3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.
   2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite;
   3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada periode yang sama.
   Susunan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG

   Struktur dan komposisi Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

   Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode Jabatan
   Ance	Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG)	Komisaris Independen	Pemasaran Manajemen	2 Mei 2022-31 Desember 2022
   Bambang Pramujo	Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG)	Komisaris	Teknik Sipil Manajemen	2 Mei 2022-31 Desember 2022
   Abdul Muis Yusuf	Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG)	Pihak Internal	Human Capital Manajemen	2 Mei 2022-31 Desember 2022
   Diah Sulistiorini	Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG)	Pihak Independen	Akuntansi Manajemen Risiko Audit	2 Mei 2022-31 Desember 2022

   Profil Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG

   Ance
   Ketua
   Profil Ance dapat dilihat di halaman Dewan Komisaris.

   Bambang Pramujo
   Anggota
   Profil Bambang Pramujo dapat dilihat di halaman Dewan Komisaris.

   Abdul Muis Yusuf
   Anggota
   Profil Abdul Muis Yusuf dapat dilihat di Profil Manajer pada bab Profil Perusahaan halaman 120.

   Diah Sulistiorini
   Anggota
   Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 1959. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Risiko sejak 7 Oktober 2020. Meraih Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia tahun 1987.
   Jabatan yang pernah diemban sebagai berikut:

   • Fungsional Auditor dan Konsultan GCG, KPI, Manajemen Risiko di BPKP (1993-2017)
   • Komite Audit PT Jakarta Propertindo (2007)
   • Pengajar Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (2000-2006)
   • Pengajar Auditing di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003-2004)
   • Pengajar Diklat BNI dan Perum Pegadaian mata ajaran Pengantar Akuntansi, Anggaran, Perpajakan di Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2004)
   Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

   Seluruh Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Pernyataan independensi Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

   Aspek Independensi	Ance	Bambang Pramujo	Abdul Muis Yusuf	Diah Sulistiorini
   Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✔	✔	✔	✔
   Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✔	✔	✔	✔
   Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan	✔	✔	✔	✔
   Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	✔	✔	✔	✔
   Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah	✔	✔	✔	✔

   Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

   Ketentuan Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagai berikut:

   • Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG sekurang- kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG;
   • Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
   • Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, bilamana rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau anggota senior rapat dianggap batal;
   • Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;
   • Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati;
   • Keputusan rapat Komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
   • Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;
   • Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
   • Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
   • Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
   • Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report);
   • Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.
   Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG pada Rapat

   No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
   1.	Joseph Prajogo	Ketua (s.d 1 Mei 2022)	5	5	100%
   2.	Bambang Pramujo	Anggota	16	16	100%
   3.	Abdul Muis Yusuf	Anggota	16	16	100%
   4.	Ance	Anggota (s.d 1 Mei 2022) Ketua (mulai 2 Mei 2022)	5 11	5 11	100% 100%
   5.	Diah Sulistiorini	Anggota	16	16	100%

   Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Tahun 2022

   Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melaksanakan kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

   No	Butir-butir dalam pedoman kerja Komite Nominasi, Remunerasi & GCG	Realisasi Kegiatan
   1.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi tahun 2022	Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas remunerasi untuk tahun 2022 terkait kondisi cash flow Perusahaan 2022.
   2.	Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan Good Corporate Governance di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.	Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah untuk menindaklanjuti area of improvement hasil Self-Assessment GCG 2021 dan penerapan GCG 2022.
   3.	Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP dan pengendalian internal.
   4.	Menyusun Self-Assessment tool dan melakukan Self-Assessment terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.	Mengusulkan penilaian kinerja individu Komisaris.
   5.	Melakukan Penilaian Kinerja Individu Direksi.	Memberikan penilaian Kinerja individu Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun 2021.
   6.	Mengevaluasi dan merevisi Board Manual dan SOP Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut hasil assessment yang dilakukan oleh BPKP.	Menyempurnakan Board Manual dan SOP Dewan Komisaris.
   7.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris.
   8.	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	Membantu persiapan assessment GCG 2022.